Fokus Jepara – Selat Hormuz kembali menjadi episentrum politik internasional ketika Iran menuding adanya dugaan campur tangan Amerika Serikat (AS) sebagai faktor utama menghambat tercapainya kesepakatan dengan Oman mengenai pengaturan navigasi baru di jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Dugaan tersebut merupakan respons diplomatik terhadap pernyataan Washington yang mencerminkan pertarungan lebih besar mengenai siapa yang berhak menentukan tata kelola keamanan maritim di kawasan Teluk Persia setelah berakhirnya perang Iran–AS melalui nota kesepahaman pada 18 Juni 2026.
Dalam beberapa pekan terakhir, muncul optimisme Iran dan Oman hampir mencapai kesepakatan mengenai pembentukan koridor pelayaran baru di Selat Hormuz. Namun, optimisme tersebut segera dibayangi oleh pernyataan sejumlah pejabat Iran yang menilai ancaman Presiden Donald Trump dan keterlibatan Washington justru memperlambat proses negosiasi yang sebelumnya telah menunjukkan kemajuan signifikan pada tingkat teknis maupun politik.
Bagi Iran, persoalan Selat Hormuz bukan semata-mata mengenai keselamatan pelayaran internasional, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara pesisir yang dijamin dalam hukum laut internasional. Teheran menolak segala bentuk kesepakatan yang dipersepsikan lahir di bawah tekanan politik maupun ancaman militer karena hal tersebut dianggap mengurangi legitimasi posisi Iran sebagai salah satu pengelola alami jalur strategis tersebut bersama Kesultanan Oman.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan koordinat geografis rute pelayaran telah disepakati dengan Oman. Namun, Baqaei tidak memerinci bentuk rute yang disepakati dan hanya menyebut kesepakatan tersebut berada pada tahap akhir.
Di sisi lain, Iran menegaskan kesepakatan dengan Oman belum cukup untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Iran menilai keberadaan blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhannya masih menjadi ancaman bagi keamanan di kawasan tersebut.
Pembicaraan dengan Oman menghasilkan kesepakatan mengenai koordinat geografis rute yang akan digunakan untuk pelayaran melalui Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi kemudian mengungkap bahwa rute tersebut bersifat sementara. Menurut dia, rute baru itu dapat tetap dibuka selama 2-4 bulan.
Kesepakatan antara Iran dan Oman ini menjadi perkembangan terbaru di tengah upaya membuka kembali jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu titik ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Dengan kesepakatan ini, diharapkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz dapat ditingkatkan dan mengurangi ketegangan di kawasan tersebut.
Kesimpulan dari perkembangan ini adalah bahwa upaya diplomatik antara Iran dan Oman telah membuahkan hasil, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Dengan demikian, peran aktor-aktor internasional seperti Amerika Serikat sangat penting dalam mempengaruhi dinamika keamanan di kawasan ini.
