Media Blora – JAKARTA – Gelombang demonstrasi buruh kembali mengguncang Jakarta pada Selasa, 29 September 2026. Ribuan pekerja yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) memusatkan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan bagian dari pengawalan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang dijadwalkan disahkan pada awal Oktober 2026.
Menurut informasi yang dihimpun, sekitar 20.000 buruh dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perwakilan Jawa Tengah turun ke jalan. Mereka membawa 11 tuntutan utama yang mencakup kepastian kerja, upah layak, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK), hak pekerja perempuan, serta perlindungan pekerja di tengah perkembangan teknologi dan otomatisasi.
Beberapa tuntutan yang menonjol antara lain:
- Mewujudkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh.
- Menjamin kepastian kerja dengan menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak serta mencegah penyalahgunaan program pemagangan.
- Menjamin hak buruh mendapatkan upah yang layak dan bermartabat, termasuk menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai belum memberikan kejelasan.
Dampak dari aksi ini, akses jalan di depan Gedung DPR/MPR RI ditutup sementara. Penutupan dilakukan di kawasan Simpang Senayan, Jakarta Pusat. Polisi memasang pembatas jalan berwarna merah dan water barrier untuk menyekat ruas yang mengarah ke Gedung DPR/MPR. Personel kepolisian berseragam lengkap disiagakan di balik barikade, mengatur arus kendaraan dan mengamankan lalu lintas.
Kendaraan dari arah Gatot Subroto dan Senayan yang hendak menuju Slipi dialihkan kembali ke arah Senayan. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar Simpang Senayan terpantau padat. TMC Polda Metro Jaya mengimbau pengguna jalan mengantisipasi kemungkinan kepadatan di sejumlah ruas jalan sekitar Gedung DPR/MPR RI, seperti Gatot Subroto, Semanggi, dan Senayan. Pengaturan dan pengalihan arus dilakukan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan.
Selain demo buruh, Polda Metro Jaya mencatat ada 20 unjuk rasa dan 17 kegiatan masyarakat lainnya yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Untuk mengamankan seluruh agenda tersebut, sebanyak 17.628 personel gabungan dikerahkan. Dari jumlah itu, 4.998 personel ditempatkan khusus di kawasan DPR/MPR RI, terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan Pamdal DPR-MPR RI.
Wakapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, mengingatkan seluruh jajaran agar mengedepankan kesabaran dan pendekatan humanis. “Yang paling utama, kita semua harus benar-benar sabar dan tidak terprovokasi,” ujarnya. Sementara Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa pelaksanaan tugas tetap mengedepankan pola komunikatif, pendekatan humanis, dan koordinasi agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.
Budi juga mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, mengikuti arahan petugas, menghormati masyarakat yang memiliki aktivitas lain, serta bersama-sama menjaga fasilitas umum. “Personel di lapangan telah diarahkan untuk bertindak profesional dan humanis. Kami berharap seluruh kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan aktivitas masyarakat tetap berlangsung dengan baik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, massa buruh masih terus berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR. Aparat keamanan terus berjaga di titik-titik strategis. Situasi lalu lintas di sekitar Senayan dan Gatot Subroto masih padat, dan pengendara diimbau mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan.
Demo buruh hari ini menjadi perhatian publik karena jumlah peserta yang besar dan tuntutan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Pemerintah dan DPR diharapkan segera menindaklanjuti aspirasi buruh, terutama terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang akan segera disahkan. Aksi damai ini menunjukkan bahwa buruh Indonesia terus memperjuangkan hak-haknya demi kesejahteraan yang lebih baik.
