Daftar Isi
Media Blora – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menerima asistensi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam rangka penguatan pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan ini berlangsung di Makassar dan diikuti oleh pejabat serta staf pengelola keuangan di lingkungan kanwil tersebut. Asistensi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel menyampaikan bahwa asistensi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman mengenai regulasi terbaru di bidang pengelolaan keuangan. “Kami sangat mengapresiasi dukungan Ditjen AHU. Dengan asistensi ini, kami siap mempedomani setiap aturan pertanggungjawaban keuangan dengan lebih baik,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari integritas institusi.
Fokus Asistensi: Peningkatan Kapasitas SDM dan Kepatuhan Regulasi
Asistensi yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Tim dari Ditjen AHU memberikan pemaparan mengenai kebijakan terbaru, termasuk penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Peserta juga diajak untuk mendiskusikan kendala yang sering dihadapi di lapangan serta solusi praktisnya.
Dalam sesi diskusi, beberapa peserta mengangkat isu terkait pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan pentingnya dokumentasi yang rapi. Tim asistensi memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, seperti melakukan reviu berkala dan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi kesalahan administratif.
Komitmen Kanwil Kemenkum Sulsel Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Asistensi ini merupakan bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan yang sejalan dengan program reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Kanwil menambahkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil asistensi dengan menyusun rencana aksi perbaikan. “Kami akan menginternalisasi semua materi yang didapat. Setiap unit kerja akan kami dorong untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas secara konsisten,” tegasnya.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Sulsel berencana menggelar pelatihan internal bagi para pengelola keuangan agar pemahaman semakin merata. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir temuan berulang dalam audit dan meningkatkan opini laporan keuangan.
Dukungan Ditjen AHU untuk Efisiensi dan Transparansi Anggaran
Ditjen AHU terus berkomitmen memberikan pendampingan kepada seluruh kantor wilayah di Indonesia. Program asistensi ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang melekat pada Direktorat Jenderal tersebut. Tujuannya tidak hanya kepatuhan, tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Melalui asistensi ini, diharapkan terjadi percepatan penyelesaian laporan keuangan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban. Kanwil Kemenkum Sulsel pun optimistis dapat meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya.
Kegiatan asistensi berjalan lancar dan ditutup dengan sesi tanya jawab serta komitmen bersama untuk menerapkan ilmu yang diperoleh. Para peserta mengaku mendapatkan wawasan baru dan merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas.
Dengan adanya asistensi ini, Kanwil Kemenkum Sulsel semakin siap mempedomani pertanggungjawaban keuangan sesuai standar nasional. Ke depan, sinergi antara pusat dan daerah akan terus diperkuat guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Kesimpulannya, asistensi Ditjen AHU kepada Kanwil Kemenkum Sulsel merupakan langkah konkret dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik. Melalui peningkatan kapasitas SDM, kepatuhan regulasi, dan komitmen anti-korupsi, Kanwil Kemenkum Sulsel bertekad menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
