Media Blora – Pemerintah resmi memperketat pengawasan restitusi pajak melalui Undang-Undang APBN 2027 yang disahkan DPR RI dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Kebijakan ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan audit khusus dan joint audit dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penguatan manajemen kepatuhan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas restitusi, tanpa mengurangi hak wajib pajak yang sah.
“Manajemen restitusi adalah suatu set alat yang dimiliki pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjaga bahwa restitusi itu taat aturan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers usai pengesahan APBN 2027. Ia menekankan bahwa pemerintah akan menghormati seluruh hak wajib pajak yang mengajukan restitusi, namun pada saat yang sama kepatuhan mengenai faktur, transaksi, dan hubungan antarwajib pajak harus dibuktikan.
Kewenangan audit khusus ini termaktub dalam Pasal 37 ayat (1) UU APBN 2027. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, Menteri Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara, termasuk audit khusus untuk restitusi. Sebelumnya, aturan serupa telah ada dalam Pasal 37 UU APBN 2026, sehingga kebijakan ini merupakan kelanjutan penguatan pengawasan.
Meski memperketat pengawasan, Suahasil memastikan mekanisme audit dijalankan secara terukur agar tidak mengganggu operasional industri padat karya dan sektor berorientasi ekspor. “Kami sangat melihat kondisi ekonomi yang ada. Industri yang mendorong ekspor dan industri padat karya sangat penting untuk kita bantu karena konsisten menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.
Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi restitusi hingga Agustus 2026 mencapai Rp191,82 triliun, turun 37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rinciannya, restitusi PPh sebesar Rp55,79 triliun, PPN dan PPnBM Rp134,32 triliun, serta pajak lainnya Rp1,71 triliun. Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan pencairan restitusi, yang dapat berdampak pada likuiditas dunia usaha.
Dalam konteks ini, Menteri Keuangan meminta DJP untuk meningkatkan komunikasi kepada wajib pajak. Tujuannya agar sosialisasi aturan baru berjalan efektif dan wajib pajak memahami prosedur pengajuan restitusi yang benar. Komunikasi yang intensif diharapkan mengurangi kesalahpahaman dan memastikan kepatuhan tanpa menghambat hak wajib pajak.
Pengamat pajak menilai langkah ini sebagai upaya menyeimbangkan penerimaan negara dan iklim usaha. Namun, mereka mengingatkan agar audit tidak menjadi beban administratif yang berlebihan. Transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha, terutama sektor padat karya yang tengah menghadapi tantangan ekonomi global.
Dengan berlakunya UU APBN 2027, DJP diharapkan segera menyusun petunjuk teknis dan meningkatkan koordinasi dengan wajib pajak. Sosialisasi yang masif dan komunikasi dua arah akan menentukan keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah optimistis penguatan pengawasan restitusi dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus menjaga iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Pada akhirnya, kebijakan restitusi pajak yang diperketat ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Keseimbangan antara pengawasan ketat dan pelayanan prima kepada wajib pajak akan menjadi tolok ukur keberhasilan. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dan target penerimaan negara tetap tercapai.
