Media Blora – GARUT – Kepolisian Resort (Polres) Garut bersama Perum Bulog menggelar pengawasan intensif terhadap penyaluran beras bantuan pemerintah bagi 437 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Garut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan tertib, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Kapolres Garut AKBP Dedi Nurmansyah menyatakan bahwa pihaknya menerjunkan personel di setiap titik distribusi, mulai dari gudang Bulog hingga kantor pos dan desa. “Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak. Tidak boleh ada permainan, baik itu pengurangan kuantitas maupun kualitas,” tegasnya saat ditemui di sela pemantauan di Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (24/9/2026).
Bantuan beras pemerintah ini merupakan program nasional yang menyasar keluarga miskin dan rentan. Setiap KPM menerima 10 kilogram beras per bulan selama periode tertentu. Di Kabupaten Garut, jumlah penerima mencapai 437.000 KPM yang tersebar di 42 kecamatan. Penyaluran dilakukan melalui kerja sama antara Bulog, PT Pos Indonesia, dan pemerintah daerah.
Kepala Bulog Sub Divisi Regional Garut, Ahmad Syaifudin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan stok beras dalam jumlah memadai. “Kami pastikan kualitas beras sesuai standar, yaitu minimal medium dengan kadar air maksimal 14 persen. Setiap karung disegel dan diberi label agar mudah diawasi,” ujarnya.
Pengawasan dilakukan secara berlapis. Selain Polres, ada juga pengawas dari Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aparat kecamatan. Masyarakat juga dilibatkan sebagai pengawas independen melalui sistem pelaporan online dan hotline pengaduan.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Medan geografis Garut yang berbukit dan jauh dari pusat kota menjadi kendala utama. Beberapa desa di Kecamatan Cikajang, Pakenjeng, dan Caringin hanya bisa diakses dengan kendaraan roda dua atau bahkan jalan kaki. “Kami harus memastikan distribusi tetap berjalan meski harus menggunakan ojek atau pikulan,” tambah Ahmad.
Selain itu, verifikasi data penerima terus dilakukan untuk menghindari tumpang tindih. Dinas Sosial Kabupaten Garut mencatat masih ada sekitar 2 persen data ganda yang sedang dibersihkan. “Kami berkoordinasi dengan desa dan kelurahan untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika ada yang meninggal atau pindah, segera diganti dengan yang berhak,” kata Kepala Dinas Sosial Garut, Hj. Euis Ida Wartiah.
Di lapangan, sejumlah warga mengaku terbantu dengan bantuan ini. Ibu Neneng (45), warga Desa Sukamaju, mengungkapkan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, berasnya bagus dan cukup untuk kebutuhan sebulan. Saya berharap program ini terus berlanjut,” ujarnya.
Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada laporan mengenai keterlambatan distribusi di beberapa kecamatan akibat keterbatasan armada. Polres Garut pun mengimbau kepada seluruh pihak terkait untuk segera mengatasi kendala teknis tersebut. “Kami akan tindak tegas jika ada indikasi penyelewengan. Sudah ada tim khusus yang memantau,” kata AKBP Dedi.
Untuk memperkuat pengawasan, Polres Garut juga menggelar rapat koordinasi lintas sektoral setiap pekan. Rapat ini melibatkan Bulog, Dinas Sosial, PT Pos, camat, dan kepala desa. Tujuannya adalah evaluasi cepat terhadap permasalahan yang muncul di lapangan.
Selain pengawasan fisik, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan. Warga diajak untuk memahami hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan. Mereka juga diberikan pemahaman agar tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan bantuan tambahan dengan imbalan uang.
Dengan pengawasan ketat ini, diharapkan penyaluran beras bantuan pemerintah bagi 437 ribu KPM di Garut dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Kolaborasi antara Polres, Bulog, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program. Masyarakat pun berperan aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan kejanggalan.
Ke depan, sistem distribusi akan terus dievaluasi. Digitalisasi data dan penggunaan teknologi pelacakan menjadi prioritas untuk meminimalisir kesalahan. Polres Garut berkomitmen untuk mengawal program ini hingga tuntas, demi kesejahteraan warga Garut.
