Fokus Jepara – CEO barang mewah LVMH sekaligus orang terkaya di Prancis, Bernard Arnault, dikenakan pajak tambahan sekitar 22,5 miliar euro atau sekitar USD 25,7 juta. Nilai tersebut setara Rp 462,3 miliar (kurs Rp 17.990 per dolar AS). Untuk itu, ia juga siap mengajukan banding.
Dikutip dari Bloomberg, pajak tambahan itu merupakan putusan terbaru Pengadilan Banding Administratif Paris. Ketentuan tersebut tercantum dalam putusan yang dipublikasikan pada 2 Juli di situs resmi badan peradilan administratif Prancis.
Adapun angka tersebut terdiri dari dua hal. Pertama adalah 12,96 juta euro dalam bentuk kontribusi tambahan yang mencakup pajak, iuran sosial, denda, serta bunga keterlambatan pembayaran untuk tahun pajak 2010. Selain itu, terdapat pula 9,5 juta euro sebagai pajak solidaritas kekayaan atau wealth solidarity tax Prancis untuk periode 2012 hingga 2015.
Terkait pengajuan banding, hal itu sudah dikonfirmasi oleh juru bicara Arnault. Nantinya Arnault akan mengajukan banding ke Dewan Negara atau Council of State. Saat ini, Arnault merupakan orang terkaya di Prancis sekaligus Eropa. Ia juga menduduki peringkat kedelapan orang terkaya di dunia berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, dengan kekayaan sekitar USD 165 miliar.
Adapun sengketa pajak ini bukan berasal dari pendapatan Arnault melainkan dari dugaan persoalan dalam struktur kepemilikan aset dan saham LVMH yang melibatkan entitas di luar negeri.
Pengajuan banding ini menunjukkan bahwa Arnault tidak akan meninggalkan masalah pajak ini tanpa perlawanan. Dengan kekayaan yang sangat besar, Arnault memiliki sumber daya yang cukup untuk melawan pajak tambahan ini.
Kasus ini juga menarik perhatian karena melibatkan salah satu orang terkaya di dunia dan perusahaan barang mewah terbesar di dunia. LVMH memiliki portofolio merek-merek mewah seperti Louis Vuitton, Moët & Chandon, dan Bulgari.
Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis telah meningkatkan upaya untuk mengumpulkan pajak dari warga negara kaya. Pemerintah telah memperkenalkan pajak solidaritas kekayaan untuk mengatasi ketidaksetaraan pendapatan dan meningkatkan pendapatan negara.
Arnault dan LVMH telah lama menjadi target investigasi pajak. Pada 2020, perusahaan ini telah membayar denda sebesar 10 juta euro karena pelanggaran pajak. Namun, Arnault tidak pernah mengakui melakukan kesalahan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Arnault telah menghadapi tekanan dari pemerintah Prancis untuk membayar pajak yang lebih banyak. Pada Januari, ia telah membayar pajak sebesar 2,5 miliar euro untuk tahun 2022.
Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan orang terkaya di dunia pun tidak dapat menghindari pajak. Pemerintah Prancis akan terus mengejar warga negara kaya untuk membayar pajak yang lebih banyak.
Di akhir, kasus pajak Bernard Arnault ini akan menjadi contoh bagi orang kaya lainnya di Prancis. Mereka harus siap membayar pajak yang lebih banyak untuk mendukung pemerintah dan masyarakat.
