NU Diminta Konsisten Mengawal Pembangunan Jawa Tengah, Kata Wakil Ketua DPRD Mohammad Saleh

MediaBlora – 22 April 2026 | Semarang – Pada acara Halalbihalal Ngumpulke Balung Pisah Warga NU se‑Jateng yang digelar di Hotel Pandanaran, Senin 19 April 2026, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan pentingnya peran aktif Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengawal beragam program pembangunan provinsi. Ia menyoroti bahwa keberadaan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini tidak boleh hanya bersifat simbolik, melainkan harus berkontribusi nyata di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan.

Dalam pidatonya, Saleh menyoroti beberapa inisiatif unggulan yang memerlukan dukungan aktif NU, khususnya melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah. Salah satu program yang paling mendapat sorotan adalah “Pesantren Obah”, sebuah upaya revitalisasi pendidikan berbasis keagamaan yang tidak hanya meningkatkan kualitas belajar di pesantren, tetapi juga membuka peluang beasiswa kuliah ke luar negeri bagi santri berprestasi. Program ini diharapkan dapat menciptakan generasi santri yang tidak hanya terampil secara religius, tetapi juga kompetitif di kancah global.

Selain Pesantren Obah, Saleh menekankan pentingnya insentif bagi guru agama dan hafizh Al‑Qur’an. “Kita perlu memberikan apresiasi kepada para pendidik agama yang menjadi pilar karakter bangsa. Insentif ini bukan sekadar penghargaan materi, melainkan juga bentuk motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemberian beasiswa dan dukungan finansial harus diiringi dengan pelatihan kapasitas bagi para guru, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Di sektor ekonomi, Saleh mengajak PWNU Jawa Tengah untuk mengawal program pemberdayaan ekonomi pesantren. Dengan jaringan pesantren yang tersebar di seluruh provinsi, NU memiliki potensi menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas. “Peran NU sangat strategis karena memiliki jaringan pesantren yang luas. Ini bisa menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis komunitas,” ujar Saleh. Ia mengusulkan pembentukan unit usaha kolektif yang dikelola oleh pesantren, seperti produksi kerajinan, agribisnis, dan layanan digital, yang dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan santri dan masyarakat sekitar.

Saleh juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Ia menilai bahwa kolaborasi yang terstruktur dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. “Sinergi antara pemerintah dan NU diharapkan dapat terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya, menambahkan harapannya bahwa PWNU Jateng akan menjadi mitra strategis dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program‑program tersebut.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, yang menegaskan kembali komitmen partai dalam mendukung agenda pembangunan yang melibatkan organisasi keagamaan. Dengan kehadiran tokoh‑tokoh politik dan keagamaan, pertemuan ini mencerminkan upaya kolektif untuk menumbuhkan rasa kebersamaan serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat top‑down, melainkan partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Kesimpulannya, Mohammad Saleh mengajak seluruh elemen NU di Jawa Tengah untuk tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah, NU, dan stakeholder lainnya akan menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah.