Media Blora – Pemerintah tengah mematangkan sejumlah program bantuan sosial dan inklusi keuangan yang menyedot perhatian publik. Mulai dari Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga pembukaan rekening bank gratis bagi warga yang baru berusia 17 tahun, anggaran triliunan rupiah telah disiapkan. Namun, target ambisius penyaluran bantuan yang menyasar ratusan juta rekening bansos menuai pertanyaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota dewan pun mengingatkan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan pemborosan.
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi salah satu skema jaring pengaman sosial yang kembali digulirkan. Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran BSU senilai Rp900.000 bagi 13,3 juta pekerja pada akhir tahun 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan sebagai bagian integral dari paket stimulus ekonomi kuartal IV-2026. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini akan disalurkan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan terakhir tahun 2026, dan direncanakan cair sekaligus sebesar Rp900.000 per penerima pada akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa program BSU ini dirancang untuk menjangkau belasan juta tenaga kerja yang membutuhkan bantalan ekonomi. “Ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja, dan kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun,” ujar Airlangga. Anggaran sebesar itu disebut telah disiapkan pemerintah untuk memastikan program berjalan lancar. PosIND pun dioptimalkan untuk menyalurkan BSU dengan metode jemput bola, guna mempercepat distribusi hingga ke penerima.
Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan program pembukaan rekening bank gratis dengan saldo awal Rp50.000 bagi warga berusia 17 tahun. Program yang menelan alokasi anggaran sekitar Rp3,8 triliun ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun depan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mengintegrasikan sistem perbankan dengan basis data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Skema ini memungkinkan masyarakat yang telah genap berusia 17 tahun menerima fasilitas rekening secara otomatis tanpa perlu melalui proses administrasi manual di kantor cabang bank.
Meski demikian, target penyaluran bansos yang disebut-sebut mencapai 200 juta rekening mendapat sorotan tajam dari DPR. Anggota dewan mempertanyakan efektivitas dan ketepatan sasaran program, terutama jika harus menjangkau jumlah rekening yang sangat besar. Mereka khawatir anggaran negara yang tidak sedikit berpotensi terbuang sia-sia jika data penerima tidak akurat atau terjadi tumpang tindih dengan program lain.
“Jangan sampai ada pemborosan. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegas seorang anggota DPR dalam rapat kerja dengan pemerintah. DPR meminta pemerintah memastikan validasi data penerima dilakukan secara cermat, termasuk memanfaatkan integrasi Dukcapil yang tengah disiapkan. Pengawasan ketat juga diperlukan agar penyaluran BSU dan program rekening gratis tidak menimbulkan masalah baru, seperti duplikasi penerima atau rekening fiktif.
Pemerintah sendiri beralasan bahwa program rekening bank gratis bertujuan mempercepat inklusi keuangan nasional. Dengan integrasi sistem perbankan dan data Dukcapil, diharapkan masyarakat yang baru menginjak usia 17 tahun dapat langsung memiliki akses ke layanan keuangan formal. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong literasi keuangan dan memperluas basis nasabah bank di seluruh pelosok negeri. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa target 200 juta rekening bansos perlu dikaji ulang agar tidak sekadar mengejar angka.
Di sisi lain, penyaluran BSU melalui PosIND dengan metode jemput bola diharapkan mampu mengatasi kendala geografis dan administratif. Metode ini memungkinkan petugas mendatangi penerima secara langsung, sehingga bantuan bisa segera diterima tanpa harus antre panjang di bank. Meski begitu, efisiensi biaya operasional tetap harus dijaga. Pemerintah diminta transparan dalam melaporkan realisasi anggaran, termasuk sisa dana yang tidak tersalurkan.
DPR juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara BSU, program rekening gratis, dan berbagai bansos lain yang sudah berjalan. Tumpang tindih program dikhawatirkan membuat anggaran membengkak tanpa hasil optimal. Oleh karena itu, dewan mendesak adanya satu data terpadu yang menjadi rujukan semua kementerian dan lembaga. Dengan begitu, kebijakan sosial dapat tepat sasaran dan beban fiskal tetap terkendali.
Menanggapi hal itu, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola data penerima. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian teknis, bank penyalur, dan pemerintah daerah. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan digencarkan agar penerima memahami mekanisme dan tidak menjadi korban penipuan. Pemerintah menargetkan seluruh program berjalan sesuai jadwal, dengan pengawasan berlapis dari BPK dan aparat pengawas internal.
Ke depan, keberhasilan program BSU dan rekening gratis akan sangat bergantung pada akurasi data dan pengawasan anggaran. Jika target 200 juta rekening bansos hanya menjadi angka tanpa perencanaan matang, risiko pemborosan sulit dihindari. Sebaliknya, bila dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi fondasi inklusi keuangan yang inklusif dan berkeadilan. DPR akan terus mengawal agar setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan sekadar menambah beban APBN.
