Media Blora – Jakarta – Pemerintah akhirnya memberikan sinyal kuat bahwa insentif untuk kendaraan listrik, khususnya mobil dan motor listrik, akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah menyelesaikan pembahasan akhir bersama kementerian terkait untuk menerbitkan paket kebijakan yang selama ini dinanti masyarakat dan pelaku industri otomotif nasional.
Kepastian ini menjadi angin segar setelah berbulan-bulan insentif motor listrik tak kunjung cair. Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak pernah berubah. “Saya kira komitmen pemerintah melihat situasi yang seperti sekarang, rasanya tahun ini ya,” ujarnya di sela-sela pameran otomotif Automechanika 2026 beberapa waktu lalu.
Menurut Faisol, satu-satunya penghambat saat ini adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai payung hukum. Ia menyebut Kementerian Perindustrian sudah sangat siap menjalankan program begitu aturan dari Kementerian Keuangan diteken. “Kita tunggu Pak Menkeu yang baru, pastikan sudah diketok oleh pemerintah. Tinggal apakah bisa direalisasikan secepatnya,” lanjutnya.
Senada dengan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa petunjuk teknis (juknis) pemberian insentif sudah rampung disusun. “Kita menteri teknisnya sudah siap. Kalau Menteri Keuangannya menetapkan memberikan insentif, secara teknis regulasinya kita bisa,” kata Agus di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (25/9).
Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Purbaya kepada Suahasil Nazara sempat menimbulkan tanda tanya soal nasib insentif ini. Namun, pemerintah memastikan kebijakan tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan, besaran insentif untuk motor listrik disebut turun dari sebelumnya Rp7 juta menjadi Rp3 juta per unit. Program ini ditargetkan menyasar 1 juta unit motor listrik buatan lokal dengan total anggaran mencapai Rp3 triliun.
Meski demikian, penyerapan insentif pada tahun ini diprediksi tidak akan maksimal. Purbaya dalam keterangan sebelumnya menyebut kapasitas produksi nasional belum mampu memenuhi target 1 juta unit. “Kayaknya sih nggak. Kan kapasitas produksi motor nasional belum sampai 1 juta kan. Ada yang cuma 20 ribu. Saya pikir paling 100 ribu sampai akhir tahun,” ujarnya.
Sementara itu, di tingkat daerah, sejumlah pemerintah provinsi juga bergerak mendukung percepatan kendaraan listrik melalui kebijakan fiskal. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengumumkan program pembebasan pajak daerah tahap II yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/570/013/2026.
“Sebelumnya kita telah melakukan proses tahap pertama di 1-31 Agustus 2026, maka tahap kedua ini Insya Allah akan dilakukan selama dua bulan penuh,” kata Khofifah dalam konferensi pers di Kantor Bapenda Jatim, Rabu (30/9).
Program pembebasan pajak daerah di Jatim meliputi enam fasilitas utama, antara lain:
- Pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Pembebasan pengenaan PKB progresif.
- Pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya sebesar 20 persen khusus untuk kendaraan roda dua milik buruh.
Kebijakan ini diharapkan meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akurasi data kepemilikan kendaraan.
Dengan kombinasi insentif pusat dan stimulus daerah, industri kendaraan listrik nasional diharapkan semakin bergairah. Para pelaku usaha menanti kepastian regulasi agar dapat segera menyesuaikan strategi produksi dan penjualan. Masyarakat pun berharap insentif yang dijanjikan benar-benar terealisasi tahun ini, sehingga harga mobil dan motor listrik menjadi lebih terjangkau.
Jika tidak ada aral melintang, pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat, membuka jalan bagi era baru transportasi ramah lingkungan di Indonesia.
