Media Blora – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program andalan pemerintah itu diarahkan secara khusus untuk menekan angka stunting di Indonesia. Perintah tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah mengevaluasi penerima manfaat, terutama kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang dikenal sebagai sasaran 3B.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa pengawasan terhadap kebutuhan menu MBG bagi sasaran 3B menjadi prioritas utama. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Selasa, ia meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk aktif mengawasi kesesuaian menu yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Wihaji, kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat berbeda dengan anak sekolah. Kelompok 3B memerlukan asupan yang spesifik, terutama bagi bayi berusia di bawah dua tahun yang berada dalam periode seribu hari pertama kehidupan. Hal ini menjadi perhatian serius agar intervensi gizi benar-benar tepat sasaran.
“Saya sudah diskusi dengan kepala BGN. Tentu nanti akan ada kebijakan yang menyesuaikan karena kebutuhan ibu, khususnya yang balita, akan berbeda dengan anak sekolah. Kita sedang carikan jalan keluar agar ada penyesuaian dengan kebutuhan MBG 3B,” ujar Wihaji.
Ia menjelaskan bahwa insentif sebesar Rp1.000 per ompreng yang diantarkan TPK ke sasaran 3B harus dipastikan tersalurkan secara optimal. TPK yang terdiri dari bidan, tenaga kesehatan, dan kader PKK diberdayakan untuk mengawal program ini dari hulu ke hilir, mulai dari pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja, hingga lansia.
Kemendukbangga/BKKBN juga telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru sebagai panduan bagi TPK dalam mencegah stunting. SOP tersebut mengatur siapa saja TPK yang mendampingi sasaran 3B berdasarkan data, sehingga distribusi bantuan menjadi lebih terstruktur dan terukur.
“Kita sudah punya panduan bagi TPK. Dalam SOP itu dijelaskan bahwa TPK mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja sampai lansia, termasuk khususnya yang seribu hari pertama kehidupan. Kita pastikan mereka punya panduan untuk mencegah potensi stunting,” jelasnya.
Dengan SOP baru ini, setiap TPK akan memiliki data jumlah keluarga yang didampingi, misalnya 10 hingga 20 keluarga. Hal ini diharapkan membuat kinerja pendampingan lebih terarah dan akuntabel. Wihaji menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci suksesnya program MBG 3B dalam rangka mengentaskan stunting.
Evaluasi penerima manfaat yang dilakukan BGN menjadi langkah strategis untuk memastikan program ini tidak hanya berjalan secara seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak pada penurunan prevalensi stunting. Pemerintah menargetkan angka stunting turun signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah ini juga menjawab kritik sejumlah pihak yang menilai program MBG perlu diferensiasi menu sesuai kebutuhan gizi tiap kelompok usia. Dengan adanya penyesuaian menu dan pengawasan ketat dari TPK, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih antara kebutuhan anak sekolah dan kelompok rentan 3B.
Ke depan, BGN akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme penyaluran MBG. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, dan kader di lapangan menjadi fondasi penting agar program MBG tidak sekadar menjadi program makan gratis, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.
Dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo, program MBG diharapkan menjadi instrumen efektif dalam percepatan penurunan stunting. Evaluasi yang berkelanjutan dan penyesuaian menu berbasis kebutuhan gizi menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi semua pihak, mulai dari BGN, Kemendukbangga/BKKBN, TPK, hingga masyarakat, akan menentukan apakah target penurunan stunting dapat tercapai sesuai harapan.
