Media Blora – Jakarta – Ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia untuk merealisasikan program tersebut hanya sebesar Rp5 triliun. Jumlah itu dinilai jauh dari cukup untuk membiayai pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI, [Nama Anggota], menyatakan bahwa keterbatasan fiskal menjadi kendala utama. “Kami sangat mendukung niat baik pemerintah, tetapi dengan hanya Rp5 triliun, tidak mungkin bisa menggratiskan pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Butuh anggaran yang jauh lebih besar,” ujarnya dalam rapat kerja di Senayan, Rabu (24/9/2026).
Pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, [Nama Pengamat], menilai bahwa program gratis pendidikan perlu perencanaan matang. “Jika dipaksakan dengan dana minim, kualitas pendidikan justru bisa menurun. Pemerintah harus mencari sumber pendanaan alternatif, misalnya dari kerja sama dengan swasta atau realokasi anggaran yang tidak efektif,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, [Nama Menteri], belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Namun, Kementerian Keuangan menyatakan akan melakukan kajian ulang terhadap postur anggaran. “Kami akan melihat kemungkinan realokasi dari pos lain, tetapi tetap memperhatikan prioritas nasional,” kata juru bicara Kementerian Keuangan.
Reaksi pun datang dari berbagai kalangan. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, [Nama], menegaskan bahwa pendidikan gratis harus diikuti dengan peningkatan mutu. “Jangan sampai gratis tapi kualitasnya rendah. Dosen dan guru juga perlu kesejahteraan yang layak,” tegasnya.
Di sisi lain, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia berencana menggelar aksi damai menuntut kejelasan program. “Kami ingin pemerintah serius. Jangan hanya janji manis tanpa bukti,” ujar koordinator BEM.
Hingga berita ini diturunkan, DPR dan pemerintah masih terus berdiskusi untuk mencari solusi pendanaan. Opsi yang muncul antara lain penerbitan obligasi pendidikan, penggalangan dana dari filantropi, serta efisiensi belanja non-esensial. Namun, semua itu butuh waktu dan komitmen politik yang kuat.
Jika tidak segera diatasi, program gratis pendidikan yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo berisiko hanya menjadi wacana. Masyarakat pun berharap ada terobosan nyata agar pendidikan berkualitas dapat diakses oleh seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.
Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, pemerintah dituntut kreatif dalam mencari sumber dana. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, cita-cita mulia ini akan sulit terwujud. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah dan DPR untuk membuktikan keseriusan mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
