Desak Reformasi Total, Susilo H. Prasetiyo Tuntut FKSB Lebih Terbuka dan Representatif

MediaBlora – 17 April 2026 | Semarang – Susilo H. Prasetiyo, aktivis senior angkatan 95 sekaligus Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat RPK-RI, kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong perubahan mendasar pada Forum Kerja Sosial Bina (FKSB). Dalam sebuah pertemuan internal yang dihadiri oleh para pengurus serta sejumlah tokoh muda organisasi, Susilo menekankan pentingnya melakukan pembaruan total agar FKSB tidak hanya menjadi wadah diskusi, melainkan juga institusi yang benar-benar mencerminkan aspirasi anggotanya.

Susilo menyoroti tiga pilar utama yang harus direformasi: struktur kepengurusan, sistem keanggotaan, dan akuntabilitas keuangan. Ia mengusulkan pembentukan komite independen yang bertugas mengawasi proses pemilihan pengurus, sekaligus memastikan bahwa setiap calon memiliki rekam jejak yang bersih dan kompeten. Pada sisi keanggotaan, Susilo mengusulkan prosedur pendaftaran yang lebih mudah diakses, termasuk pendaftaran daring serta penetapan kriteria keanggotaan yang jelas dan tidak diskriminatif.

Dalam hal akuntabilitas, Susilo menuntut FKSB untuk menerbitkan laporan keuangan secara berkala dan membuka akses data tersebut bagi semua anggota. “Keterbukaan keuangan bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi kepercayaan. Jika anggota melihat aliran dana yang jelas, mereka akan lebih bersemangat untuk berkontribusi,” jelasnya.

Reformasi yang diusulkan Susilo tidak hanya bersifat struktural, melainkan juga budaya organisasi. Ia menekankan perlunya mengadopsi nilai‑nilai demokrasi internal, seperti kebebasan berpendapat, ruang bagi kritik konstruktif, dan penghargaan terhadap keberagaman latar belakang anggota. “FKSB harus menjadi ruang yang inklusif, di mana setiap suara—baik dari generasi muda maupun senior—dapat didengar dan dipertimbangkan,” katanya.

Reaksi dari kalangan internal FKSB beragam. Sebagian pengurus senior menyambut baik usulan reformasi, mengakui bahwa beberapa kebijakan lama memang sudah tidak relevan lagi dengan dinamika sosial‑ekonomi saat ini. Namun, ada pula yang menilai langkah tersebut terlalu radikal dan dapat mengganggu stabilitas organisasi yang telah terbangun selama dekade terakhir. “Kita perlu perubahan, tapi harus dilakukan secara bertahap dan dengan konsensus yang luas,” kata salah satu anggota senior yang meminta tidak disebutkan nama.

Para pengamat politik di Jawa Tengah menilai bahwa tekanan reformasi ini mencerminkan tren nasional di mana organisasi‑organisasi sosial-politik semakin diminta untuk membuka diri kepada publik. Menurut Dr. Rini Setiawan, dosen ilmu politik Universitas Diponegoro, “FKSB berada pada persimpangan penting. Jika berhasil mengimplementasikan reformasi, mereka dapat memperkuat basis massa dan meningkatkan peran mereka dalam arena politik regional. Sebaliknya, kegagalan dapat memperlemah kredibilitas dan mengurangi partisipasi anggota muda.”

Susilo menutup pertemuan dengan menekankan bahwa proses reformasi harus dimulai sesegera mungkin. Ia mengusulkan jadwal rapat khusus pada kuartal pertama tahun depan untuk menyusun rencana aksi detail, termasuk pembentukan komite independen, penyusunan pedoman keanggotaan baru, serta publikasi laporan keuangan pertama yang bersifat terbuka. “Waktu tidak berpihak pada kita. Jika kita menunda, momentum perubahan akan hilang dan peluang untuk memperbaiki citra FKSB akan semakin kecil,” pungkasnya.

Dengan tekad kuat dan dukungan sebagian anggota, harapan akan transformasi FKSB menjadi organisasi yang lebih terbuka, representatif, dan akuntabel kini semakin terasa nyata. Langkah selanjutnya akan bergantung pada kemampuan seluruh pihak untuk berkolaborasi, mengesampingkan kepentingan pribadi, serta menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya.