BPD Perkuat Peran Strategis di Tengah Penurunan TKD, Dorong Inovasi Pembiayaan Daerah

MediaBlora – 17 April 2026 | Surakarta – Tekanan fiskal yang semakin berat dan menurunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) memaksa Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk mengemban peran yang lebih strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pada Jumat, 17 April 2026, Seminar Nasional BPD yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) digelar di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta. Acara yang menjadi bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional periode ke‑2 Tahun XXXVI‑2026 ini dihadiri oleh jajaran direksi BPD se‑Indonesia serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, membuka sesi dengan menyampaikan bahwa BPD merupakan indikator utama dalam mempercepat pembangunan daerah. Dengan populasi hampir 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, Jawa Tengah membutuhkan dukungan finansial yang tidak dapat disediakan semata‑mata oleh anggaran pusat. “Bank daerah ini adalah salah satu pilar untuk meningkatkan ekonomi daerah. Namun, kami tidak dapat bekerja sendiri; kolaborasi lintas sektor sangat krusial,” ujar Luthfi.

Luthfi menyoroti keterbatasan fiskal sebagai tantangan utama pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa lebih dari 80 persen pembangunan daerah kini bergantung pada investasi swasta, sehingga kepala daerah harus berperan aktif sebagai “marketing” untuk menarik investor. Pendekatan pembangunan yang terintegrasi pula menjadi kunci, mengingat masalah daerah tidak dapat diselesaikan secara parsial. “Kita harus bergerak serentak, saling mendukung, dan mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, BPD, dan sektor swasta,” tegasnya.

Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menambahkan bahwa BPD harus bertransformasi dari sekadar tempat parkir dana pemerintah menjadi mitra strategis yang mengelola aliran dana, menjaga likuiditas, dan menggerakkan ekonomi regional. “Kondisi fiskal yang terbatas menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif. BPD tidak boleh lagi menjadi sekadar penampung, melainkan harus naik kelas,” katanya. Ia menekankan pentingnya inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah yang berbasis risiko dan presisi, tanpa mengorbankan prinsip kehati‑hatian.

Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, melihat penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan. Menurutnya, tren penurunan TKD sudah berlangsung sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dalam persentase maupun nominal. “BPD harus membantu pemerintah daerah mengatasi penurunan TKD tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Bambang juga mengusulkan pembentukan sindikasi pembiayaan antar‑BPD untuk proyek‑proyek strategis, menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dapat menutupi kesenjangan pendanaan.

Beberapa narasumber tambahan memberikan perspektif teknis. Adriyanto, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, memaparkan delapan program prioritas nasional serta evaluasi kinerja daerah terkait. Siti Chomzah, Kepala Subdirektorat Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyoroti pentingnya pengalihan TKD ke belanja pusat untuk program prioritas agar lebih efektif dan berdampak. Sementara Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, mengusulkan pengaturan ulang prinsip kehati‑hatian, menyeimbangkan antara risiko fiskal dan kebutuhan pembiayaan daerah.

• Penurunan TKD sejak 2020 menuntut BPD berperan aktif sebagai intermediasi keuangan.
• Inovasi skema pinjaman berbasis risiko menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan.
• Kolaborasi antar‑BPD melalui sindikasi pembiayaan dapat menutup kesenjangan pendanaan infrastruktur.
• Kepala daerah diharapkan berperan sebagai pemasaran investasi untuk mempercepat pembangunan.

Seminar berakhir dengan harapan bahwa forum ini dapat menghasilkan solusi konkret dan memperkuat kontribusi BPD dalam agenda pembangunan nasional. Acara puncak Undian Tabungan Simpeda dengan total hadiah Rp3 miliar dijadwalkan pada malam harinya, menambah semarak suasana dengan penampilan musik dari Ari Lasso dan Maliq & D’Essentials. Keseluruhan diskusi menegaskan bahwa masa depan ekonomi daerah tidak lagi ditentukan semata‑mata oleh APBD, melainkan oleh seberapa kuat BPD dapat mengorkestrasi aliran dana, menggerakkan investasi, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan fiskal.

Dengan tekanan fiskal yang terus berlanjut, peran BPD sebagai penggerak utama pembiayaan daerah menjadi semakin vital. Inovasi, kolaborasi lintas lembaga, dan pendekatan berbasis risiko menjadi kunci untuk memastikan pembangunan daerah tetap berkelanjutan, meski dana transfer pusat mengalami penurunan.