Gubernur Ahmad Luthfi Desak Bank Jateng Prioritaskan KUR untuk Dorong Ekonomi Kerakyatan di Jawa Tengah

MediaBlora – 17 April 2026 | Surakarta, 17 April 2026 – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya peran Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui prioritas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar berjudul “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” yang digelar di Hotel Sunan Solo.

“Di Jawa Tengah, kami tekankan KUR sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. KUR yang terjangkau harus menjadi instrumen utama agar usaha kecil tidak kembali terjerat pinjaman online atau rentenir berbunga tinggi,” ujar Luthfi dengan tegas. Gubernur menegaskan bahwa dukungan kredit dengan bunga rendah akan meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menstimulasi penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Luthfi menambahkan bahwa peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) tidak boleh terbatas pada fungsi administratif perbankan semata. Ia menuntut BPD menjadi motor pertumbuhan ekonomi regional, yang tidak hanya menyalurkan plafon kredit, tetapi juga berperan aktif dalam merancang, memantau, dan memastikan keberhasilan proyek-proyek pembangunan.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah mengakui keterbatasan anggaran dari APBD dan transfer pusat. Oleh karena itu, Luthfi menekankan perlunya inovasi sumber pembiayaan melalui investasi swasta dan peran strategis BPD. “Kami bukan superman yang dapat melakukan segala hal sendirian. Kita harus menjadi super team, menggandeng semua pihak untuk membangun wilayah,” ujarnya.

Untuk menarik investasi, pemerintah daerah terus memperkuat faktor-faktor pendukung seperti keamanan, kepastian hukum, kemudahan perizinan, kesiapan tenaga kerja, dan pengembangan kawasan industri. Langkah-langkah tersebut diharapkan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga KUR dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha kecil.

Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, menyambut seruan gubernur dengan menyoroti penyesuaian target penyaluran kredit. “Pada tahun 2025, kami menyalurkan kredit pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar. Tahun 2026, alokasi pinjaman daerah kami naik menjadi Rp1 triliun,” katanya. Penyesuaian ini mencerminkan komitmen BPD untuk mengisi kekosongan dana yang timbul akibat penurunan transfer ke daerah.

Widiyatmoko menekankan bahwa peran BPD tidak hanya terbatas pada pencairan plafon kredit, melainkan juga meliputi pengawasan arus kas, evaluasi kelayakan proyek, serta jaminan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu. Menurutnya, BPD harus menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah daerah dalam setiap fase pembiayaan.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, juga menggarisbawahi pentingnya transformasi peran BPD. Ia menyatakan BPD harus naik kelas, beralih dari sekadar tempat parkir dana pemerintah menjadi pengelola aktif aliran dana daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional.

Beberapa langkah konkret yang diusulkan selama seminar meliputi:

• Peningkatan kapasitas penilaian risiko kredit khusus untuk UMKM.
• Penyederhanaan prosedur pencairan KUR melalui platform digital terintegrasi.
• Kolaborasi antara BPD, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan non‑bank untuk memperluas jaringan penyaluran kredit.
• Penyediaan pelatihan manajemen keuangan bagi penerima KUR agar usaha dapat berkembang berkelanjutan.

Semua pihak sepakat bahwa keberhasilan program KUR sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan institusi keuangan, dan kesiapan usaha mikro untuk memanfaatkan kredit secara produktif. Dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan, diharapkan tingkat kemiskinan dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi lebih inklusif.

Kesimpulannya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan kembali bahwa prioritas penyaluran KUR melalui Bank Jateng merupakan strategi kunci untuk memperkuat ekonomi rakyat. Pemerintah provinsi berkomitmen menyediakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan UMKM, sementara Bank Jateng berjanji meningkatkan volume penyaluran kredit hingga mencapai satu triliun rupiah pada tahun 2026. Sinergi ini diharapkan menghasilkan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi, dan mempercepat realisasi pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah.