Gubernur Luthfi Dorong Sinergi DPRD dan Pemda Percepat Pembangunan Jawa Tengah

MediaBlora – 16 April 2026 | Magelang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD se‑Indonesia yang diadakan di Akademi Militer pada Kamis, 16 April 2026.

KPPD, yang merupakan inisiatif Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berlangsung dari 15 hingga 19 April 2026 dan melibatkan sekitar lima ratus Ketua DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota di seluruh nusantara. Pembukaan resmi acara dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, dan dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

Dalam sambutannya, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dijalankan secara terpisah atau parsial. Ia menekankan bahwa sinergi lintas sektor dan lintas level pemerintahan – mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga desa – merupakan prasyarat utama untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan tahan lama.

“Diperlukan integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Kami juga menggandeng bupati‑wali kota, DPRD Jawa Tengah melalui Forum Berlian, hingga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah dalam satu tim besar,” ujar Luthfi.

Gubernur menambahkan bahwa DPRD berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif, mengatasi persoalan daerah secara menyeluruh, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.

“Tidak boleh berjalan sendiri‑sendiri. Semua harus bergerak bersama agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif,” tegasnya.

Ace Hasan Syadzily, selaku Gubernur Lemhannas RI, menjelaskan tujuan utama KPPD yaitu memperkuat perspektif kepemimpinan para pimpinan DPRD di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia menekankan bahwa perubahan geopolitik yang cepat menuntut para pemimpin daerah tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga mampu membaca tren global dan menilai dampaknya terhadap wilayah masing‑masing.

“DPRD memiliki peran strategis, tidak hanya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal,” kata Ace.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyoroti tiga perspektif kunci yang harus dimiliki oleh pimpinan DPRD: memahami dinamika geopolitik, fokus pada program prioritas, dan kemampuan mengelola pemerintahan secara efektif. Ia menyampaikan poin‑poin tersebut dalam bentuk daftar berikut:

• Memahami dinamika geopolitik: menilai pengaruh perubahan internasional terhadap kebijakan daerah.
• Fokus pada program prioritas: mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya pada proyek‑proyek yang memberikan dampak terbesar.
• Mengelola pemerintahan secara efektif: memastikan koordinasi antar lembaga berjalan lancar dan transparan.

Para peserta KPPD diharapkan dapat menginternalisasi tiga perspektif tersebut, sehingga kemampuan mereka dalam memimpin DPRD menjadi lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan zaman.

Acara tersebut juga menjadi ajang pertukaran pandangan antara Gubernur Luthfi, Ace Hasan Syadzily, dan Bima Arya dengan para Ketua DPRD. Diskusi menyoroti berbagai isu kritis, termasuk peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif, serta strategi mitigasi bencana yang lebih terintegrasi.

Secara keseluruhan, KPPD berupaya membangun jaringan kerja yang lebih erat antara lembaga legislatif dan eksekutif, dengan harapan tercipta sinergi yang dapat mempercepat realisasi program pembangunan di tingkat daerah. Gubernur Luthfi menutup sesi pembukaan dengan harapan bahwa kolaborasi ini akan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia, sehingga percepatan pembangunan tidak lagi menjadi slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dengan komitmen bersama antara DPRD, pemda, dan pemerintah pusat, diharapkan Jawa Tengah dapat menatap masa depan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan, selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentang kemajuan bangsa.