Menko Polkam Tekankan Pengawasan Ketat dan Penindakan Tegas atas Pembakaran Lahan di Kalimantan Barat

MediaBlora – 17 April 2026 | Pontianak, 16 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Menko Polkam menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta langkah preventif yang lebih kuat untuk mengantisipasi musim kemarau 2026.

Acara yang dihadiri oleh pejabat tinggi kementerian, aparat keamanan, dan perwakilan daerah tersebut bukan sekadar seremonial. Menko Polkam menekankan bahwa kesiapan bersama menjadi kunci utama dalam mencegah dan mendeteksi dini titik panas yang dapat berujung pada kebakaran meluas. “Dari Pontianak, kami menegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi tantangan Karhutla dengan sinergi penanggulangan yang cepat, tanggap, dan terpadu,” ujar Djamari Chaniago.

Berikut beberapa arahan utama yang disampaikan:

• Kesiapan sumber daya: Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diminta memastikan ketersediaan personel, peralatan, logistik, serta sumber air yang memadai. Jalur mobilisasi, posko siaga, dan sistem komando lapangan harus siap beroperasi 24 jam.
• Patroli terpadu: TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, serta relawan harus memperkuat patroli, melakukan verifikasi titik panas secara cepat, dan menanggapi setiap indikasi kebakaran sebelum berkembang.
• Prioritas perlindungan: Wilayah strategis, permukiman, akses transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan objek vital lainnya harus dijaga dengan ketat untuk menghindari dampak sosial‑ekonomi.
• Penegakan hukum: Pelaku pembakaran lahan yang melanggar hukum harus diproses secara tegas dan konsisten, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan, transportasi, investasi, dan kelestarian lingkungan.

Kalimantan Barat memiliki karakteristik lahan gambut yang membuat api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan. Faktor angin kencang, keterbatasan sumber air, serta ketimpangan sarana pemadaman di daerah rawan menambah kompleksitas penanganan. Menko Polkam menegaskan bahwa strategi paling efektif tetap pada pencegahan, deteksi dini, patroli terpadu, dan respons cepat pada tahap awal kebakaran.

Dalam konteks mitigasi, Menko Polkam menyoroti pentingnya pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut melalui optimalisasi embung, kanal, dan sumber air lainnya. “Bertindak sebelum api membesar, mengendalikan sebelum situasi meluas, dan melindungi rakyat sebelum dampaknya dirasakan lebih berat” menjadi mantra utama dalam upaya pengendalian Karhutla.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga memberikan arahan tegas terkait pengendalian Karhutla. Menko Polkam mengingatkan bahwa capaian yang sudah diraih harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lengah; seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, serta membangun kerja sama yang solid agar Karhutla dapat ditekan hingga titik minimal bahkan diarahkan menuju zero Karhutla.

Selain Menko Polkam, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ketersediaan anggaran pusat bagi daerah yang mengaktifkan status siaga Karhutla. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan sejak dini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menambahkan bahwa anggaran penanggulangan Karhutla tidak akan terpengaruh kebijakan efisiensi, sesuai arahan Presiden.

Apel kesiapsiagaan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BPSDM Agustomi Masi, Sekretaris Menko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, serta pejabat tinggi lainnya.

Kesimpulannya, upaya penanggulangan Karhutla di Kalimantan Barat mengandalkan koordinasi lintas sektoral yang kuat, kesiapan sumber daya yang memadai, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, anggaran yang cukup, serta komitmen bersama antara aparat keamanan, lembaga penanggulangan bencana, dan masyarakat, diharapkan ancaman kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir secara signifikan pada musim kemarau mendatang.