Fokus Jepara – India memperkuat kemampuan militernya di Samudra Hindia dengan mengoperasikan tiga kapal perang baru yang dirancang untuk menghadapi aktivitas maritim China di kawasan tersebut. Tiga kapal itu adalah fregat siluman bersenjata rudal INS Dunagiri, kapal perang anti-kapal selam NS Agray, dan kapal survei yang bertugas memetakan kondisi bawah laut INS Sanshodhak. Ketiga kapal tersebut diresmikan dalam sebuah upacara di Pelabuhan Syama Prasad Mookerjee, Kolkata, yang dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi.
Modi menekankan bahwa kapal-kapal itu dibuat dan dirancang di India. Baca juga: Partai Kecoak India Gelar Aksi Lagi, Tuntut Menteri Pendidikan Mundur ‘Ini dibuat di India dan dirancang di India. Keterampilan serta kerja keras para insinyur India berada di baliknya. Ini adalah kekuatan terbesar dari India baru," ujar Modi, seperti dikutip The Telegraph.
Samudra Hindia menjadi samudra terluas ketiga di dunia. China dalam beberapa tahun terakhir memperluas kehadiran maritimnya melalui pembangunan dan pendanaan jaringan pelabuhan serta infrastruktur laut yang dikenal sebagai "String of Pearls".
Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun mendukung aktivitas Angkatan Laut China. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian India mencakup Pelabuhan Gwadar di Pakistan, Kyaukpyu di Myanmar, serta Hambantota di Sri Lanka yang disewakan kepada perusahaan China selama 99 tahun.
China juga memiliki pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti, kawasan Tanduk Afrika, yang memungkinkan pemantauan wilayah Samudra Hindia bagian barat.
Rencana akuisisi Rudal Brahmos dari India mendapat sorotan. Pemerintah diminta membatalkan rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan nilai mencapai Rp 7,3 triliun itu.
Mengingat situasi ekonomi yang saat ini tengah tertekan oleh bebas fiskal yang cukup berat. Menurut pakar pertahanan dan hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman, modernisasi alutsista TNI memang harus dilakukan untuk menjaga profesionalisme militer.
Namun, dia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan betul urgensi penggunaan anggaran pertahanan, "Jika memang akuisisi rudal ini dianggap tidak tepat waktu, maka memang sewajibnya pemerintah mengundurkan atau membatalkan pembeliannya," kata dia dalam keterangan resmi pada Senin (22/6).
Yohanes menyampaikan bahwa pemerintah harus bisa membedakan prioritas dan rencana yang harus ditunda atau dibatalkan. Apalagi bila dalam prosesnya ada potensi terjadinya pelanggaran aturan.
Hal itu dia sampaikan setelah melihat uang yang harus digelontorkan oleh pemerintah untuk mendatangkan Rudal Brahmos. Indonesia harus merogoh kocek hingga USD 450 juta atau mencapai Rp 7,3 triliun.
Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina yang mengakuisisi sistem serupa pada 2022 lalu dengan nilai USD 375 juta. Menurut dia, perbedaan waktu dan kurs saat ini dengan 4 tahun lalu memang berpengaruh.
Belum lagi variasi konfigurasi teknologi yang juga dapat menjadi faktor penentu harga. Namun demikian, dia menekankan pentingnya akuntabilitas publik yang dapat memicu kecurigaan di tengah krisis fiskal saat ini.
Apalagi, efektivitas operasional rudal tersebut masih dipertanyakan. Bila melihat pembatasan jangkauan di bawah 290 kilometer untuk mematuhi regulasi internasional Missile Technology Control Regime (MTCR), jangkauan itu dianggap tidak memadai dan kurang efektif.
Mengingat luas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang besar. Selain itu, Yohanes menyebut, saat ini TNI AL sudah memiliki Rudal Exocet MM 40 Block-3 buatan Prancis dengan jangkauan mencapai 200 kilometer.
Sehingga tambahan daya jangkau Rudal Brahmos dinilai tidak sebanding dengan biaya besar dalam pengadaannya. Melihat kondisi domestik yang rentan, dia berharap besar pemerintah menghentikan pengeluaran yang tidak proporsional dan segera membatalkan pengadaan Rudal Brahmos.
Sehingga uang negara dapat dihemat untuk kebutuhan yang lebih genting dan mendesak.
