Media Blora – Senat Amerika Serikat kembali menolak upaya untuk membatasi wewenang perang Presiden Donald Trump terkait Iran dalam pemungutan suara yang digelar pada Kamis (24/9) waktu setempat. Hasil voting menunjukkan 50 senator menolak resolusi yang menuntut Trump mengakhiri konflik bersenjata dengan Iran atau meminta izin Kongres untuk melanjutkan operasi militer, sementara 49 senator mendukung. Mayoritas senator memberikan suara sesuai garis partai, dengan hanya empat senator Republikan yang membelot mendukung resolusi: Susan Collins dari Maine, Rand Paul dari Kentucky, Thom Tillis dari North Carolina, dan Lisa Murkowski dari Alaska. Di sisi lain, satu senator Demokrat, John Fetterman dari Pennsylvania, justru menolak resolusi yang telah diloloskan DPR AS pada Juli lalu.
Pemungutan suara ini bersifat simbolis karena pemerintahan Trump tidak mengubah kebijakannya sebagai respons terhadap voting sebelumnya. Namun, bagi Partai Demokrat, langkah ini menjadi upaya terbaru untuk memojokkan Partai Republik menjelang pemilu sela pada 3 November mendatang. Demokrat ingin memaksa Republikan menyatakan sikap resmi terkait konflik yang semakin tidak populer di kalangan pemilih AS. Jajak pendapat Reuters/Ipsos pekan ini menunjukkan hanya 34 responden yang setuju dengan serangan AS terhadap Iran, mencerminkan sentimen publik yang menolak eskalasi militer.
Di tengah tekanan politik yang meningkat, Presiden Trump dilaporkan gencar menekan para pemimpin Senat dari partainya sendiri agar tetap solid menolak resolusi. Menurut sumber di lingkungan Capitol Hill, Trump melakukan serangkaian panggilan telepon dan pertemuan tertutup dengan senator Republikan untuk memastikan tidak ada lagi pembelotan. Tekanan ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana Trump masih memegang kendali kuat atas Partai Republik, meski sebagian anggotanya mulai meragukan kebijakan luar negeri yang agresif terhadap Iran.
Resolusi wewenang perang yang diajukan Demokrat sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya, Senat juga pernah menggagalkan upaya serupa, tetapi kali ini konteks politiknya berbeda karena semakin dekat dengan pemilu sela. Demokrat berharap isu ini dapat menjadi senjata untuk menggiring pemilih agar mendukung perubahan kepemimpinan di Kongres. Namun, dengan mayoritas tipis 50-49, Republikan berhasil mempertahankan posisi mereka, meski empat suara pembelot menunjukkan adanya keretakan internal.
Pengamat politik dari Washington memandang bahwa hasil voting ini tidak akan mengubah arah kebijakan Trump terhadap Iran, tetapi tetap penting sebagai sinyal bagi pemilih. Partai Demokrat akan terus mengangkat isu wewenang perang sebagai bagian dari kampanye mereka, sementara Trump dan sekutunya akan berupaya menampilkan diri sebagai pemimpin yang tegas dalam menghadapi ancaman global. Pertarungan narasi ini diprediksi memanas hingga hari pemungutan suara.
Dengan hanya 34 persen responden yang mendukung serangan terhadap Iran, tekanan publik terhadap Kongres untuk menghentikan konflik semakin besar. Namun, realitas politik di Senat menunjukkan bahwa dukungan terhadap Trump masih cukup kuat untuk menahan resolusi semacam itu. Ke depan, isu ini kemungkinan akan terus menjadi alat politik menjelang pemilu sela, sekaligus ujian bagi kohesi Partai Republik di bawah kepemimpinan Trump.
Secara keseluruhan, kegagalan resolusi ini menegaskan bahwa wewenang perang presiden masih sulit dibatasi oleh Kongres, terutama ketika partai penguasa memiliki mayoritas tipis. Meski demikian, dinamika politik yang berkembang menunjukkan bahwa isu Iran akan tetap menjadi topik hangat dalam perdebatan menjelang pemilu sela November mendatang.
