Media Blora – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah pesta narkoba di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya, pada Senin dini hari, 28 September 2026. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap delapan orang, tiga di antaranya merupakan anggota DPRD dari kabupaten di Jawa Timur.
Ketiga wakil rakyat yang ditangkap adalah Afif Reza Rimunda (Anggota DPRD Kabupaten Situbondo), Ukasyah Ali Murtadho (Anggota DPRD Malang), dan Asrilla Diska Rimunda (Anggota DPRD Banyuwangi). Selain mereka, polisi juga mengamankan lima orang lainnya berinisial F, A, K, N, dan U.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto membenarkan penangkapan tersebut. “Dalam pemeriksaan, belakangan diketahui bahwa tiga orang di antaranya berstatus sebagai wakil rakyat dari kabupaten di wilayah Jawa Timur,” kata Hadi di Surabaya, Rabu, 30 September 2026.
Penggerebekan berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan aktivitas pesta narkoba. Saat petugas memasuki kamar hotel, kedelapan orang tersebut ditemukan dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh narkotika. Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain plastik bekas pakai sabu, dua butir pil ekstasi warna kuning, alat hisap (bong), korek api, dan bungkus rokok tempat menyimpan sabu.
Hasil tes urine menunjukkan tujuh orang positif mengonsumsi ekstasi, sedangkan satu pelaku berinisial N positif sabu dan ekstasi. Pelaku N mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial C yang kini dalam buruan polisi.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan hukum yang melibatkan anggota dewan. Publik pun mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih. Polrestabes Surabaya berkomitmen menyelesaikan kasus ini secara profesional.
Sementara itu, di tengah sorotan terhadap kasus narkoba, dunia pendidikan nasional juga menjadi perhatian. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada 23 September 2026 untuk membahas strategi pendidikan gratis dari TK hingga perguruan tinggi negeri. Program ini membutuhkan anggaran besar, sekitar Rp 393,7 triliun, dengan rincian Rp 93,7 triliun untuk Mendiktisaintek dan Rp 300 triliun untuk Kemendikdasmen.
Tantangan pendidikan tidak hanya soal biaya. Data tahun 2026 menunjukkan masih ada 196.022 sekolah rusak dan sekitar 4,1 juta anak usia sekolah tidak atau belum bersekolah. Kekurangan guru juga mencapai 464.856 orang, sementara 71.000 lulusan prodi pendidikan masih menganggur. Pemerintah dan DPR terus berupaya memperbaiki status kepegawaian dan kesejahteraan guru.
Di bidang pertahanan, Komisi I DPR RI mendorong percepatan pendidikan pilot drone untuk mengurangi korban di medan tempur. Wakil Ketua Komisi I Anton Sukartono Suratto menekankan bahwa perang modern telah bergeser ke penggunaan pesawat nirawak. “Ke depan, pelatih khusus untuk pilot nirawak itu wajib ada. Karena bentuk perang sudah berubah total,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Lanud Adi Soemarmo, Solo, pada 25 September 2026.
Anton juga menyoroti peran drone dalam misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR) serta prinsip zero casualty. “Kalau pesawat berawak mengalami insiden, risikonya langsung nyawa prajurit kita. Tapi dengan pesawat nirawak, risiko terhadap keselamatan personel bisa kita tekan sekecil mungkin,” tegasnya.
Terkait komponen cadangan, sebanyak 2.241 ASN resmi menjadi Komcad setelah menyelesaikan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) gelombang kedua. Upacara penutupan digelar di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 29 September 2026. Mendagri Tito Karnavian yang bertindak sebagai Inspektur Upacara menegaskan bahwa Komcad adalah upaya membangun pertahanan negara yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
Namun, pelaksanaan Latsarmil kali ini diwarnai duka. Vanreko Varkas Bagaskara, ASN dari Kementerian Ekonomi Kreatif, meninggal dunia akibat heat stroke saat mengikuti pembentukan Komcad ASN Gelombang 2 di Lanud Halim Perdanakusuma. Tim kesehatan RSAU dr. Esnawan Antariksa mengungkapkan bahwa korban sempat mendapat penanganan intensif, namun nyawanya tidak tertolong.
Dari berbagai peristiwa tersebut, terlihat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan kompleks di berbagai sektor. Penegakan hukum terhadap anggota dewan yang terlibat narkoba harus menjadi momentum perbaikan integritas. Sementara itu, upaya memperluas akses pendidikan, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan guru serta prajurit perlu terus didorong. Sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berdaulat.
