Fokus Jepara – Kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, telah menjadi topik hangat dalam beberapa hari terakhir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kenaikan harga tersebut telah dilakukan perhitungan dengan bijak. Ia juga menekankan bahwa pemadaman listrik di sejumlah daerah tidak diakibatkan oleh stok batu bara yang langka.
Menurut Bahlil, pemberian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan mengikuti harga pasar global. Jika harga komoditas bagus, maka RKAB yang diberikan kepada pemilik IUP bisa lebih besar, namun sebaliknya. Ia juga menilai bahwa Kosgoro 1957 merupakan salah satu elemen penting yang turut melahirkan Partai Golkar dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemerintah untuk mempercepat pengembangan sumber energi alternatif sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional. Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah saat ini juga mempercepat program diversifikasi energi melalui transisi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG).
Kementerian ESDM menargetkan penyusunan kajian awal untuk 13 proyek hilirisasi baru senilai Rp239 triliun, yang diharapkan selesai pada akhir Juli 2026. Total nilai investasi dari 13 proyek hilirisasi tersebut diproyeksikan menyentuh angka Rp239 triliun. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar pengelolaan kekayaan alam selalu mengedepankan kepentingan nasional.
Menurut pakar energi Yayan Satyakti, kenaikan harga Pertamax akan menambah inflasi tahun ini sekitar 0,3-0,7 poin, namun masih terkendali selama harga Pertalite dan solar subsidi tidak mengalami kenaikan. Ia menambahkan bahwa dampak inflasi akibat kenaikan Pertamax diprediksi akan terasa paling kuat pada bulan Juni, Juli, dan Agustus.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat bahwa dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap inflasi relatif terbatas. Ia menyerahkan wewenang penuh mengenai hal tersebut kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil juga memastikan bahwa harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi tidak akan mengalami perubahan.
Kesimpulan dari berbagai pernyataan tersebut adalah bahwa pemerintah sedang berusaha untuk menghadapi tantangan energi dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif dan diversifikasi energi. Kenaikan harga BBM non-subsidi telah dilakukan perhitungan dengan bijak, dan pemerintah berharap bahwa dampak inflasi dapat terkendali.
