Skandal Gadai SK Satpol PP Bogor: Kasubag Idja Djajuli Buat Belasan Anggota Kehilangan Penghasilan dan Satu Bulan Mangkir Kerja

MediaBlora – 16 April 2026 | Kasus skandal gadai Surat Keputusan (SK) anggota Satpol PP Kota Bogor kembali menghebohkan publik. Kasubag Keuangan dan Pelaporan, yang dikenal dengan inisial I dan bernama Idja Djajuli, dituding telah menggunakan SK pengangkatan 14 orang anggota Satpol PP sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank. Pinjaman yang awalnya dijanjikan akan dilunasi dalam satu tahun ternyata berubah menjadi kredit jangka panjang selama sepuluh tahun, memicu pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) anggota selama beberapa bulan dan menimbulkan kerugian materiil yang signifikan.

Menurut keterangan Plt Kasatpol PP Kota Bogor, Pupung W. Purnama, I mengklaim bahwa dana yang dipinjamkan itu diperlukan untuk kepentingan kantor. Namun, hasil penyelidikan Pemkot Bogor mengungkap bahwa uang hasil gadai SK tersebut dipakai untuk keperluan pribadi sang pejabat, bukan untuk belanja operasional Satpol PP. “Saya sudah konfirmasi dengan yang bersangkutan dan teman‑teman yang dipinjamkan, tidak ada urusan dengan kantor. Jadi itu urusan pribadi antara peminjam dan yang meminjamkan,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Deni Mulyadi.

Para korban melaporkan dampak langsung yang dirasakan. Salah satunya, istri anggota Satpol PP, Desi Hartati, mengungkap bahwa SK suaminya digadaikan untuk pinjaman sebesar Rp100 juta. “Awalnya atasan itu meminjam atas nama suami saya, saya beri izin karena tidak ada tanda tangan istri di bank. Janji pelunasan satu tahun tidak pernah terealisasi, malah jadi sepuluh tahun,” ujarnya. Karena kredit macet, bank otomatis memotong TPP anggota setiap bulan untuk membayar cicilan. Beberapa anggota melaporkan pemotongan TPP selama tujuh bulan berturut‑turut, mengakibatkan penurunan pendapatan bulanan yang signifikan.

Kasus ini tidak hanya menjerat I secara administratif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi disiplin bagi anggota yang terlibat. Salah satu anggota dilaporkan menghilang selama sebulan tanpa keterangan resmi, yang kemudian disebut “mangkir kerja” oleh atasan. Kehilangan ini menambah deretan pelanggaran yang harus ditangani oleh kepolisian dan Ombudsman setempat.

Berikut rangkuman kronologis dan dampak utama skandal ini:

• 14 anggota Satpol PP Bogor menjadi korban gadai SK oleh I.
• Jumlah pinjaman awal Rp100 juta, dengan jangka waktu pelunasan yang berubah menjadi 10 tahun.
• TPP anggota dipotong otomatis oleh bank selama minimal 7 bulan.
• Salah satu anggota menghilang selama sebulan tanpa keterangan, menimbulkan pertanyaan tentang tekanan internal.
• Pemkot Bogor menyatakan dana hasil gadai tidak dipergunakan untuk kepentingan kantor.

Pupung menegaskan bahwa pihaknya masih menyelidiki besaran total kerugian yang diderita anggota. “Kami masih mendalami besaran uang yang dipinjam I ke bank,” kata Pupung, menambah bahwa pertemuan antara I dan para korban telah diadakan, namun janji penyelesaian pada akhir Desember 2025 tidak terpenuhi.

Kasus ini menimbulkan sorotan tajam terhadap integritas aparat daerah, khususnya dalam pengelolaan aset manusia sebagai jaminan keuangan. Praktik serupa dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan mengancam moral ASN yang bersih. Pemerintah provinsi dan pusat diharapkan segera melakukan audit menyeluruh serta menegakkan sanksi tegas bagi pelaku yang terbukti melanggar peraturan kepegawaian.

Dengan tekanan publik yang terus meningkat, diharapkan proses hukum terhadap Idja Djajuli dan pihak terkait dapat berjalan cepat dan transparan, sehingga keadilan bagi para korban dapat terwujud dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.