Wakil Gubernur Jateng Tegaskan Keterlambatan Distribusi dan Waktu Konsumsi MBG Sebagai Penyebab Potensi Keracunan di Demak

MediaBlora – 22 April 2026 | Demak, 21 April 2026 – Insiden keracunan makanan yang menimpa ratusan santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kabupaten Demak menambah tekanan pada pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk meninjau kembali mekanisme pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyoroti dua faktor kunci yang dianggapnya menjadi pemicu utama: keterlambatan distribusi makanan dan ketidaktepatan waktu konsumsi oleh penerima manfaat.

Setelah menghadiri acara di Kantor TVRI Jawa Tengah, Batursari, Mranggen, pada Selasa, 21 April 2026, Taj Yasin mengungkapkan keprihatinannya atas kasus yang melibatkan sekitar 187 korban, termasuk dua balita, tiga ibu beserta anaknya, dan satu ibu menyusui. Gejala keracunan – sakit perut, pusing, mual, dan muntah – pertama kali muncul pada Minggu pagi setelah distribusi MBG pada Sabtu (18/4/2026) di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung.

“Masalah utama bukan pada menu makanan itu sendiri, melainkan pada cara dan waktu makanan tersebut didistribusikan serta dikonsumsi,” ujar Taj Yasin, yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Jawa Tengah. “Makanan MBG memiliki masa konsumsi yang terbatas. Jika tidak diantarkan tepat waktu atau disimpan terlalu lama, risikonya meningkat secara signifikan,” tambahnya.

Wakil Gubernur menekankan pentingnya edukasi kepada kelompok penerima manfaat, terutama anak-anak dan santri, agar tidak menunda konsumsi makanan yang baru saja didistribusikan. “Kami meminta sekolah dan pesantren berperan aktif dalam membimbing siswa atau santri agar makanan dikonsumsi segera setelah diterima. Menyimpan makanan terlebih dahulu kemudian memakannya di hari berikutnya sangat tidak dianjurkan,” tegasnya.

Untuk mengurangi potensi kejadian serupa, Taj Yasin menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi MBG:

• Penjadwalan Distribusi Tepat Waktu: Setiap batch makanan harus didistribusikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mengingat batas waktu konsumsi yang ketat.
• Edukasi Penerima Manfaat: Mengadakan sosialisasi rutin di sekolah, pesantren, dan posyandu mengenai pentingnya mengonsumsi makanan MBG segera setelah diterima.
• Pengawasan Kebersihan Dapur: Memastikan standar higiene dan sanitasi terpenuhi, termasuk pengecekan rutin oleh dinas kesehatan setempat.
• Pengujian Laboratorium Cepat: Bila ada indikasi keracunan, sampel makanan harus segera diuji di laboratorium untuk mengidentifikasi penyebab pasti.
• Sanksi Bertahap: Pemberian sanksi mulai dari pembinaan, peringatan, hingga pencabutan izin operasional dapur bila terbukti lalai.

Selain itu, pemerintah provinsi telah menyiapkan mekanisme sanksi berjenjang bagi penyedia layanan MBG yang tidak mematuhi standar operasional prosedur. “Sudah ada contoh penutupan dapur di Jawa Tengah sebagai peringatan keras. Pemerintah pusat juga memberikan warning, dan bila tidak ada perbaikan, pencabutan izin akan diberlakukan,” ungkap Taj Yasin.

Pihak dinas kesehatan Kabupaten Demak sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek produksi pangan, termasuk kebersihan lingkungan, kapasitas sumber daya manusia, dan prosedur kontrol kualitas. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sistem distribusi MBG secara menyeluruh.

Kasus keracunan MBG di Demak menjadi titik balik bagi pemerintah Jawa Tengah dalam menegakkan standar kualitas dan ketepatan distribusi program sosial. Upaya bersama antara pemerintah, penyedia layanan, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal diharapkan dapat meminimalkan risiko kesehatan dan memastikan manfaat gizi yang dijanjikan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat rentan.

Dengan penegasan dari Wakil Gubernur dan langkah-langkah konkret yang sedang dilaksanakan, diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan memperbaiki mekanisme distribusi MBG, sehingga program tersebut tetap menjadi sarana penting dalam meningkatkan status gizi anak-anak, ibu, dan kelompok rentan di seluruh Jawa Tengah.