Fokus Jepara – Dalam perkembangan yang mengejutkan, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menyetujui perjanjian yang mengakhiri semua audit pajak terhadap mantan Presiden Donald Trump, keluarganya, dan bisnisnya. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari penyelesaian gugatan senilai $10 miliar yang diajukan oleh Trump terkait kebocoran catatan pajak yang disebabkan oleh seorang kontraktor IRS.
Sejak 2010, Trump telah terlibat dalam sengketa dengan Internal Revenue Service (IRS) mengenai pengembalian pajak perusahaan yang mengklaim kerugian besar, termasuk dari gedung pencakar langitnya di Chicago. Pengacara yang mewakili Trump saat ini, Todd Blanche, yang juga merupakan mantan pengacara pribadi Trump, telah mendapatkan persetujuan untuk menyetujui perjanjian ini tanpa memerlukan persetujuan pengadilan, yang mengundang banyak kritik dari para ahli hukum.
Dalam perjanjian tersebut, DOJ juga menyetujui pembentukan dana sebesar $1,8 miliar untuk memberikan kompensasi kepada individu yang dianggap Trump telah dirugikan oleh tindakan pemerintah. Ini termasuk orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan Capitol pada 6 Januari, yang telah mendapatkan pengampunan dari Trump. Namun, tidak ada alokasi dana yang disetujui oleh Kongres, dan dana tersebut berasal dari anggaran federal yang telah ada lama untuk menyelesaikan gugatan terhadap pemerintah.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Trump mungkin sedang memberikan dirinya sendiri semacam pengampunan, yang dianggap ilegal oleh banyak pihak. Peter Keisler, mantan jaksa agung yang menjabat di era George W. Bush, menyatakan bahwa gugatan tersebut tampaknya merupakan dalih untuk menciptakan mekanisme yang tidak sah untuk memberikan pembayaran dari kas negara kepada individu swasta atas kebijakan presiden.
Sementara itu, di ranah bisnis, PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) baru-baru ini mengumumkan kolaborasi strategis dengan TVRI dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) untuk memperluas bisnis digital mereka melalui platform over the top (OTT) FolaPlay dalam mendukung penayangan Piala Dunia 2026. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi iklan digital dan memanfaatkan momentum perhelatan olahraga dunia.
Direktur IRSX, Subioto Jingga, mengatakan bahwa Piala Dunia bukan hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat interaksi antara merek dan konsumen. Dalam kerjasama ini, mereka ingin menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perayaan besar ini.
Sementara itu, Direktur Utama TVRI, Rika Damayanti, menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk memperluas nilai ekonomi dari Piala Dunia dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan meningkatnya persaingan di platform OTT dan pergeseran belanja iklan ke platform berbasis streaming, langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan potensi besar yang ada.
Dengan dua perkembangan penting ini, baik dalam konteks hukum yang melibatkan Trump maupun dalam inovasi bisnis digital oleh IRSX, tampak jelas bahwa keduanya akan memiliki dampak jangka panjang pada lanskap politik dan ekonomi di Amerika Serikat dan Indonesia. Sementara banyak yang mempertanyakan legalitas tindakan Trump, di sisi lain, IRSX menunjukkan bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dan berkembang dalam era digital yang terus berubah.
