DPRD Jateng Dorong Olahan Ikan Masuk Menu MBG, Langkah Strategis Tingkatkan Protein dan Dukung Nelayan

MediaBlora – 20 April 2026 | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menekankan pentingnya pemanfaatan hasil perikanan daerah sebagai bahan baku olahan ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Semarang, Saleh menggarisbawahi bahwa langkah ini tidak hanya meningkatkan asupan protein masyarakat, tetapi juga membuka pasar stabil bagi nelayan dan pembudidaya ikan di provinsi ini.

Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang signifikan. Data terbaru dari Dinas Pertanian dan Perikanan provinsi mencatat total produksi ikan tahun 2024 mencapai 965.555 ton, dengan perikanan budidaya menyumbang 554.810 ton dan perikanan tangkap 410.745 ton. Nilai ekonomi perikanan tangkap tercatat sebesar Rp6,19 triliun, berasal dari berbagai pelabuhan di tingkat pusat hingga daerah.

“Produksi ikan kita melimpah. Ini harus dimanfaatkan, salah satunya dengan memasukkan olahan ikan ke dalam menu MBG agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” ujar Saleh. Ia menambahkan bahwa sekadar menjual ikan dalam bentuk segar tidak cukup; diperlukan pengolahan menjadi produk yang lebih variatif dan bernilai ekonomi tinggi.

Penguatan sektor hilir menjadi fokus utama. Saleh mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat aktif dalam proses pengolahan ikan, mulai dari pembuatan kerupuk, nugget, hingga produk siap saji lainnya. “Tidak hanya dijual mentah, tetapi harus diolah menjadi produk yang lebih variatif dan bernilai ekonomi tinggi,” tegasnya.

Manfaat gizi menjadi alasan kuat lain. Ikan kaya akan protein, asam lemak omega-3, serta vitamin dan mineral penting bagi pertumbuhan anak. Dengan menambahkan olahan ikan ke dalam menu MBG, diharapkan kualitas gizi anak-anak di sekolah dapat meningkat secara signifikan.

Selain aspek kesehatan, kebijakan ini diyakini dapat menstabilkan harga ikan di pasar lokal. Kepastian pasar melalui program MBG memberi jaminan penjualan bagi nelayan, sehingga pendapatan mereka dapat terjaga bahkan meningkat. “Jika dikelola dengan baik, sektor perikanan tidak hanya kuat secara produksi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar,” tuturnya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Dinas Perikanan, pelaku UMKM, serta penyelenggara program MBG. Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan fasilitas pengolahan, pelatihan teknis, serta mekanisme distribusi yang efisien. Saleh menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa hasil perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi nasional. Program MBG, yang menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi peserta didik di sekolah, menjadi platform ideal untuk memperkenalkan produk olahan ikan sebagai sumber protein utama.

Dengan dukungan kebijakan, potensi perikanan Jawa Tengah dapat dioptimalkan tidak hanya pada tingkat produksi, tetapi juga pada nilai tambah melalui pengolahan. Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperbaiki status gizi masyarakat.

Kesimpulannya, dorongan DPRD Jawa Tengah untuk memasukkan olahan ikan ke dalam menu MBG merupakan langkah strategis yang menggabungkan tujuan gizi, ekonomi, dan keberlanjutan. Keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, keterlibatan UMKM, dan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur serta pelatihan yang diperlukan.