Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Salei, Usulkan Olahan Ikan Sebagai Menu Utama MBG untuk Gizi dan Pasar Nelayan

MediaBlora – 20 April 2026 | Semarang – Mohammad Saleh, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, mengusulkan agar hasil perikanan daerah dijadikan komponen utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan asupan protein masyarakat sekaligus menyerap hasil produksi nelayan dan petani ikan lokal.

“Produksi ikan kita melimpah. Kita harus memanfaatkan potensi ini, salah satunya dengan memasukkan olahan ikan ke dalam menu MBG agar masyarakat merasakan manfaatnya secara lebih luas,” ujar Mohammad Saleh dalam sebuah pertemuan dengan para pemangku kepentingan sektor perikanan.

Data Dinas Pertanian dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mencatat total produksi ikan mencapai 965.555 ton pada tahun 2024. Dari total tersebut, perikanan budidaya menyumbang 554.810 ton, sementara perikanan tangkap memberikan kontribusi 410.745 ton. Nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sektor perikanan tangkap mencapai Rp6,19 triliun, yang berasal dari aktivitas di berbagai pelabuhan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Melihat angka produksi yang tinggi, Saleh menekankan pentingnya penguatan sektor hilir. Ia mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terlibat aktif dalam mengolah ikan menjadi produk siap konsumsi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Jangan hanya menjual ikan dalam bentuk mentah. Kita harus mengolahnya menjadi produk yang lebih variatif dan bernilai ekonomi tinggi,” tegas Saleh, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Tengah.

Penggunaan olahan ikan dalam program MBG dipandang sebagai solusi efektif untuk memperbaiki status gizi, terutama pada anak-anak. Kandungan protein yang tinggi pada ikan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Selain itu, kebijakan ini dapat menstabilkan harga ikan di tingkat nelayan karena program MBG menyediakan kepastian pasar yang berkelanjutan.

Saleh menambahkan bahwa sinergi antara sektor perikanan, pelaku usaha, dan penyelenggara program MBG harus segera terwujud. Ia mengharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi kolaborasi ini melalui penyediaan fasilitas pengolahan, pelatihan keterampilan, serta dukungan pemasaran produk olahan ikan.

Jika dikelola dengan baik, sektor perikanan tidak hanya akan kuat dalam produksi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi Jawa Tengah. Penguatan rantai pasok ikan hingga produk olahan siap konsumsi dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, menciptakan lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pesisir.

Dengan mengintegrasikan olahan ikan ke dalam menu MBG, pemerintah berupaya menjawab tantangan gizi buruk sekaligus membuka peluang pasar baru bagi petani dan nelayan. Diharapkan kebijakan ini menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan dan inklusif.