Fokus Jepara – Kasus TaniHub kembali menjadi sorotan publik setelah terdakwa Nicko Widjaja membacakan pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pledoinya, Nicko menegaskan bahwa kegagalan investasi TaniHub bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan risiko bisnis yang inheren dalam industri venture.
Menurut Nicko, keputusan investasi TaniHub telah dilakukan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang berlaku, termasuk proses due diligence dan analisis keuangan. Dia juga menekankan bahwa TaniHub telah masuk dalam daftar pendek investasi sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama BRI Ventures.
Nicko juga menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke kantong pribadinya dalam kasus ini. Investasi BRI Ventures ke TaniHub telah dilakukan melalui prosedur resmi perusahaan dan didukung oleh investor institusional global seperti UOB dan Temasek Holdings.
Sementara itu, kuasa hukum William Gozali, Juffry Maykel Manus, juga membantah tuduhan bahwa kerugian investasi TaniHub dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Menurut Juffry, BRI Ventures bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melainkan anak perusahaan BUMN, sehingga kerugian yang dialami tidak dapat dianggap sebagai kerugian negara.
Dalam kesimpulan, kasus TaniHub menunjukkan kompleksitas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi. Penting untuk memahami bahwa kegagalan investasi dapat terjadi dalam bisnis, tetapi harus dibedakan dari tindak pidana yang melibatkan keuntungan pribadi atau kerugian negara.
