Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Serukan Sinergi DPRD dan Pemda Percepat Pembangunan Nasional

MediaBlora – 16 April 2026 | Magelang, 16 April 2026 – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menegaskan perlunya kolaborasi erat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Seruan tersebut disampaikan dalam acara pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) untuk para Ketua DPRD se-Indonesia yang berlangsung di Akademi Militer. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) ini berlangsung dari 15 hingga 19 April 2026, melibatkan sekitar lima ratus Ketua DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota.

Pembukaan acara dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, dan dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Kedua pejabat tersebut menambahkan perspektif strategis tentang peran legislatif daerah dalam konteks dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Dalam pidatonya, Ahmad Luthfi menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dijalankan secara terpisah atau parsial. Ia menyoroti pentingnya integrasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta peran aktif masyarakat. “Kami menggandeng bupati, wali kota, DPRD Jawa Tengah melalui Forum Berlian, dan bahkan anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah dalam satu tim besar,” ujar Luthfi.

Gubernur menambahkan bahwa DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan program, serta menyalurkan anggaran. Oleh karena itu, kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan daerah secara komprehensif. “Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bergerak bersama agar solusi yang dihasilkan lebih menyeluruh,” tegasnya.

Ace Hasan Syadzily, selaku Gubernur Lemhannas, menggarisbawahi tujuan KPPD yang tidak hanya memperkuat kemampuan administratif, melainkan juga meningkatkan kemampuan membaca perubahan geopolitik dan dampaknya terhadap wilayah. Menurutnya, pemimpin daerah harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan aspirasi lokal, sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan dinamika internasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menambahkan tiga perspektif penting yang harus dimiliki pimpinan DPRD: pemahaman mendalam tentang dinamika geopolitik, fokus pada program prioritas daerah, serta kemampuan mengelola pemerintahan secara efektif. Ia menekankan bahwa ketiga unsur tersebut dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan.

Acara KPPD ini diharapkan menjadi wadah bagi para pemimpin DPRD untuk memperluas jaringan, bertukar pengalaman, dan menyusun strategi bersama. Dengan melibatkan lebih dari 500 Ketua DPRD, forum ini memberikan peluang bagi terciptanya konsensus nasional mengenai prioritas pembangunan, sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan antar daerah.

Secara keseluruhan, seruan Gubernur Luthfi menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak dapat terlepas dari kerja sama lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga legislatif menjadi fondasi utama untuk menciptakan kebijakan yang responsif, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dengan dukungan dari Lemhannas, Kementerian Dalam Negeri, serta kepemimpinan daerah, diharapkan agenda pembangunan nasional, termasuk visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat terwujud secara lebih cepat dan merata. Kolaborasi yang kokoh antara DPRD dan pemda menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan pembangunan di era globalisasi yang penuh dinamika.

Kesimpulannya, ajakan Gubernur Ahmad Luthfi untuk menyatukan kekuatan DPRD dan pemerintah daerah bukan sekadar retorika, melainkan panggilan nyata menuju pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.