Wakil Gubernur Jateng Dorong HIPKA Perkuat Ekonomi Syariah melalui Kolaborasi Strategis

MediaBlora – 20 April 2026 | Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat ekonomi syariah dengan mengajak Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) untuk tumbuh bersama. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan yang digelar di Semarang, menandai langkah konkret dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam perekonomian daerah.

Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan selama beberapa tahun terakhir, namun potensi yang dimiliki Jawa Tengah masih belum optimal. Provinsi ini memiliki basis pertanian, industri manufaktur, serta sektor pariwisata yang luas, sehingga membuka peluang besar untuk mengembangkan produk dan layanan berbasis prinsip syariah. Taj Yasin menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha merupakan kunci utama untuk menggerakkan ekosistem tersebut.

HIPKA, sebagai organisasi yang menaungi pengusaha-pengusaha KAHMI di seluruh Indonesia, memiliki jaringan luas yang mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterlibatan mereka dalam sektor syariah dapat mempercepat penerapan standar keuangan dan operasional yang sesuai dengan syariah, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Dalam forum tersebut, perwakilan HIPKA menyambut baik inisiatif pemerintah dan siap berkontribusi melalui program pelatihan serta pendampingan teknis.

Acara yang dihadiri oleh pejabat daerah, tokoh KAHMI, serta para pengusaha ini membahas agenda strategis yang meliputi peningkatan akses pembiayaan syariah, pengembangan produk keuangan mikro, serta pembentukan wadah kolaboratif untuk inovasi produk halal. Salah satu poin penting yang dibahas adalah rencana pembentukan pusat inkubasi bisnis syariah di Semarang, yang diharapkan dapat menjadi magnet bagi startup dan perusahaan yang ingin mengadopsi model bisnis berbasis syariah.

“Kami mengajak HIPKA untuk menjadi motor penggerak ekonomi syariah di Jawa Tengah,” ujar Taj Yasin Maimoen. “Dengan dukungan kebijakan yang pro‑bisnis serta fasilitas pembiayaan yang sesuai, kami yakin para pengusaha dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan inklusi keuangan, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pemerintah provinsi telah menyiapkan sejumlah program, antara lain: penyediaan kredit mikro syariah dengan bunga kompetitif melalui bank-bank daerah, pelatihan manajerial berbasis prinsip syariah untuk pemilik UMKM, serta penyusunan regulasi daerah yang mempermudah perizinan usaha syariah. Selain itu, akan dibentuk forum koordinasi rutin antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Wakaf Indonesia, serta perwakilan HIPKA untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan selaras.

Para ahli ekonomi menilai bahwa strategi kolaboratif ini dapat meningkatkan kontribusi sektor syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah hingga 5 persen dalam lima tahun ke depan. Dampak positif lainnya meliputi peningkatan penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan konvensional. Dengan menekankan prinsip keadilan dan transparansi, ekonomi syariah diharapkan dapat menjadi alternatif yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keseluruhan, inisiatif yang dipelopori oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen bersama HIPKA menandai langkah maju dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam struktur ekonomi Jawa Tengah. Jika program-program yang telah direncanakan dapat dijalankan secara konsisten, provinsi ini berpotensi menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, berbasis etika, dan berdaya saing tinggi.