Wagub Jateng Tegaskan Ketepatan Distribusi dan Konsumsi MBG di Demak Amid Dugaan Keracunan

MediaBlora – 21 April 2026 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menaruh sorotan serius pada dugaan kasus keracunan makanan yang terjadi di Kabupaten Demak pada pertengahan April 2024. Menurut laporan resmi, sejumlah warga mengeluh setelah mengonsumsi makanan yang menggunakan bahan baku MBG (Makanan Berbasis Gizi) yang didistribusikan oleh dinas terkait. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dr. Sutrisno, menegaskan bahwa proses distribusi dan konsumsi MBG di wilayah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur standar, sekaligus mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap protokol kebersihan dan keamanan pangan.

Kasus pertama dilaporkan pada hari Senin, ketika tiga keluarga di Desa Sumbermulyo, Demak, mengalami gejala muntah, diare, dan keluhan perut lainnya setelah menyantap nasi goreng berbahan dasar MBG yang disajikan di sebuah warung makan lokal. Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh tim medis daerah, diduga bahwa penyebab gejala tersebut berhubungan dengan kontaminasi makanan, meski belum ada hasil laboratorium yang konklusif.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang saat itu berada di Demak untuk melakukan inspeksi program pangan berkelanjutan, segera mengadakan pertemuan darurat dengan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, kepala Dinas Pertanian, serta perwakilan pedagang dan warga setempat. Dalam rapat tersebut, Dr. Sutrisno menekankan empat poin utama yang harus dijaga untuk mencegah terulangnya insiden serupa:

• Pengawasan rantai pasok: Setiap tahap mulai dari pengadaan bahan baku MBG, pengolahan, hingga distribusi harus melalui mekanisme audit internal dan eksternal.
• Penerapan standar kebersihan: Semua fasilitas produksi dan penjualan wajib mematuhi protokol sanitasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
• Pendidikan konsumen: Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai cara penyimpanan, pemasakan, dan konsumsi MBG yang aman.
• Respons cepat terhadap keluhan: Setiap laporan dugaan keracunan harus ditindaklanjuti dalam 24 jam oleh tim gabungan kesehatan dan pertanian.

Dr. Sutrisno menambahkan bahwa distribusi MBG di Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir telah mencatat peningkatan signifikan dalam hal cakupan wilayah dan jumlah penerima manfaat. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Ia menegaskan, “Distribusi MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan generasi muda. Kami tidak dapat mengorbankan tujuan tersebut karena satu insiden, namun kami juga tidak akan menutup mata bila ada kelalaian dalam pelaksanaan.”

Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten Demak melaporkan bahwa batch MBG yang didistribusikan pada minggu pertama April 2024 telah melalui serangkaian uji laboratorium, termasuk uji mikrobiologi, kandungan nutrisi, dan keamanan bahan kimia. Hasil uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar nasional, namun penyimpanan di beberapa titik penjualan tidak memenuhi standar suhu dan kebersihan yang disyaratkan.

Untuk menanggapi temuan tersebut, pihak berwenang setempat telah menutup sementara tiga warung makan yang teridentifikasi tidak mematuhi protokol kebersihan, serta memberikan sanksi administratif kepada pemiliknya. Selain itu, mereka juga melakukan pelatihan intensif bagi pedagang pasar tradisional mengenai cara menangani dan menyajikan MBG dengan aman.

Para ahli gizi dari Universitas Diponegoro menilai bahwa MBG, bila diproduksi dan dikelola dengan benar, dapat menjadi sumber protein, vitamin, dan mineral yang penting bagi masyarakat. Namun, mereka memperingatkan bahwa kesalahan dalam proses pengolahan atau penyimpanan dapat mengakibatkan pertumbuhan bakteri patogen, seperti Salmonella atau E. coli, yang berpotensi menimbulkan keracunan makanan.

Dalam upaya transparansi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjanji akan mempublikasikan hasil investigasi lengkap setelah laboratorium independen menyelesaikan analisis sampel makanan yang dikumpulkan dari lokasi-lokasi terkait. Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akar masalah, baik itu pada tahapan produksi, distribusi, atau konsumsi.

Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah lain di Jawa Tengah untuk meninjau kembali prosedur distribusi pangan bantuan, khususnya dalam konteks program anti-stunting. Beberapa kabupaten telah mengumumkan rencana audit internal dan pembentukan tim rapid response khusus yang akan menanggapi keluhan kesehatan masyarakat secara cepat.

Secara keseluruhan, walaupun dugaan keracunan MBG di Demak menimbulkan kekhawatiran, respons cepat dari pemerintah provinsi serta tindakan korektif yang diambil menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi kesehatan publik. Diharapkan, dengan perbaikan pada rantai pasok, peningkatan edukasi konsumen, dan pengawasan yang lebih ketat, program MBG dapat terus berkontribusi positif pada gizi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.