Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Penguatan Literasi Keuangan untuk UMKM Desa

MediaBlora – 20 April 2026 | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menekankan pentingnya memperkuat program literasi keuangan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada akhir pekan lalu, Heri menegaskan bahwa kemampuan mengelola keuangan menjadi faktor kunci bagi keberlangsungan dan pertumbuhan usaha di daerah pedesaan.

Provinsi Jawa Tengah kini menempati posisi strategis dengan jumlah UMKM yang mencapai sekitar 4,45 juta unit usaha pada tahun 2025, menjadikannya salah satu basis UMKM terbesar di Indonesia. Sektor ini tidak hanya menjadi penopang utama perekonomian daerah, tetapi juga mencatat pertumbuhan sebesar 5,28 persen pada kuartal kedua 2025, menandakan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi regional.

Meski angka tersebut menggembirakan, Heri mengingatkan bahwa tantangan utama tetap terletak pada rendahnya tingkat literasi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nasional masih berada pada 66,46 persen, jauh di bawah tingkat inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen. Kondisi ini mengindikasikan banyak masyarakat sudah mengakses layanan keuangan, namun belum sepenuhnya memahami cara mengelola dana dan risiko yang menyertainya.

“Literasi keuangan menjadi kunci agar pelaku UMKM dapat berkembang. Tanpa pemahaman yang baik, usaha sulit tumbuh secara berkelanjutan,” tegas Heri. Ia menyoroti praktik umum di kalangan UMKM desa yang masih mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga menyulitkan pencatatan dan analisis kinerja bisnis. “Hal‑hal sederhana seperti pencatatan keuangan sering diabaikan, padahal itu sangat penting untuk mengetahui kondisi usaha,” tambahnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Heri mengusulkan serangkaian langkah konkret yang melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa. Ia mengajak pemerintah setempat untuk memperluas edukasi keuangan melalui pelatihan intensif, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan formal dan fintech. Berikut rangkuman poin‑poin utama yang diusulkan:

• Penyelenggaraan pelatihan literasi keuangan secara reguler di desa‑desa terpilih.
• Pendirian pusat pendampingan usaha yang menyediakan layanan konsultasi keuangan.
• Kerjasama dengan bank, koperasi, dan platform fintech untuk memberikan materi edukatif yang mudah dipahami.
• Pengembangan modul pembukuan sederhana berbasis digital yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dengan keterbatasan teknologi.

Data terbaru juga menunjukkan tren positif dalam sektor jasa keuangan di Jawa Tengah. Hingga pertengahan 2025, penyaluran kredit melalui fintech peer‑to‑peer lending tercatat mencapai sekitar Rp7,03 triliun, menandakan peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat desa. Heri menekankan bahwa peningkatan akses tersebut harus diimbangi dengan peningkatan literasi, agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga mampu menilai risiko dan manfaat secara cerdas.

“Literasi dan akses harus berjalan beriringan. Masyarakat tidak hanya paham, tapi juga bisa memanfaatkan layanan keuangan secara optimal,” ujar Heri. Ia menutup dengan harapan bahwa penguatan literasi keuangan dapat menjadi komponen penting dalam strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya dalam mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat ekonomi desa. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Jika dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.